Perkuat Pengawasan Revitalisasi Jalan Provinsi, Komisi III DPRD Kaltim Benchmarking ke DPRD Jatim
Perkuat Pengawasan Revitalisasi Jalan Provinsi, Komisi III DPRD Kaltim Benchmarking ke DPRD Jatim. Kunjungan kerja Komisi-III DPRD Kaltim ke DPRD Jatim dalam rangka menggali praktik terbaik pengawasan infrastruktur demi aksesibilitas dan keadilan pembangunan, Jumat (3/10/2025)
AspirasiNews.id, Surabaya- Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap program revitalisasi jalan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Komisi-III DPRD Kaltim kembali melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur (Jatim), pada Jumat (3/10/2025).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis. Untuk memperkuat peran legislatif, dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tentunya yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi-III DPRD Kaltim menggelar diskusi intensif dengan jajaran DPRD Jatim. Membahas kebijakan, strategi, dan praktik terbaik. Terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan jalan provinisi.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi benchmarking atau membandingkan kinerja. Karena Jatim dinilai berhasil mengintegrasikan pembangunan jalan, dengan tata ruang wilayah. Terlebih memiliki sistem pengawasan dan evaluasi berlapis, yang didukung teknologi.
Ketua Komisi-III DPRD Kaltim, Abdulloh menyampaikan. Bahwa kunjungan ini bertujuan memperkaya referensi pengawasan di Kaltim. Terutama dalam menghadapi tantangan, seperti kerusakan jalan akibat beban kendaraan berlebih. Keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.
“Kami ingin belajar dari pengalaman Jawa Timur. Khususnya dalam skema pendanaan, teknologi konstruksi, dan pelibatan dunia usaha dalam menjaga kualitas jalan,” ujar Abdulloh.
Abdulloh politisi dari Partai Golkar ini menegaskan, bahwa revitalisasi jalan bukan semata soal infrastruktur fisik. Tetapi juga menyangkut aksesibilitas, keadilan pembangunan, dan keberlanjutan.
“Kami ingin memastikan, bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Khususnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Abdulloh.
Dalam sesi diskusi, Komisi-III Benua Etam ini juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan program. Seperti revitalisasi, sistem monitoring real-time, serta strategi penyelesaian masalah sosial dan pembebasan lahan. DPRD Jatim memaparkan sejumlah inovasi, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pendekatan kolaboratif dengan sektor industri dan masyarakat.
Selain aspek teknis, Komisi-III turut mendalami isu-isu non-teknis yang kerap menjadi hambatan pembangunan. Aeperti penyelesaian konflik sosial dan pembebasan lahan. Peran dunia usaha, khususnya sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Kesmeuanya didorong, agar lebih aktif dalam menjaga kualitas jalan yang mereka manfaatkan.
Kegiatan benchmarking ini menghasilkan sejumlah rekomendasi. Nantinya yang akan dibawa ke rapat kerja (Raker) bersama mitra pemerintah daerah di Kaltim. Yakni sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja tahun anggaran mendatang. (Adv/DPRD Kaltim)
