DPRD Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Kaltim Lewat Pengawasan SPMB di Seluruh Daerah

AspirasiNews.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi-IV terus meneguhkan komitmennya. Kali ini dalam bidang pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), secara ketat di wilayahnya. Terutama di tingkat jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Madrasah Aliyah (MA) di seluruh wilayah Benua Etam ini. Langkah ini dilakukan oleh wakil rakyat itu untuk menciptakan dan menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Kaltim.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi-IV DPRD Kaltim, H Baba. Dirinya menekankan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya bukan hanya memastikan sistem diterapkan dengan baik. Namun juga untuk menerima langsung aspirasi masyarakat terkait sektor ini. Sehingga kebutuhan akan hak dan dasar masyarakat memperoleh pendiidkan secara merata bisa tercapai dan adil.

“Penerimaan siswa baru bukan hanya soal teknis administrasi saja. Ini menyangkut keadilan akses pendidikan bagi semua anak di Kaltim. Baik di kota maupun di daerah hingga di pelosok,” terang legislator dari Partai PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ini.

H Baba menambahkan, bahwa dinilai pihaknya dalam pengawasan yang akan dilakukan bukan hanya bersifat seremonial semata. Melainkan sudah menjadi tugas dan fungsi dari DPRD di setiap daerah pemilihan (Dapilnya)-nya masing-masing. Sehingga hal itu merupakan suatu kewajiban, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili olehnya. Dengan begitu, dirinya berpesan, agar Pola tersebut bisa diharapkan mampu menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim secara merata.

“Dengan turun langsung ke dapil masing-masing, kami bisa mendengar langsung suara masyarakat. Apa yang dikeluhkan, apa yang perlu diperbaiki,” terang wakil rakyat dari Dapil Balikpapan ini.

Diterangkan Baba, bahwa Komisi-IV juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Yakni untuk meminta jadwal pelaksaan SPMB yang digelar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Data itu akan menjadi acuan dalam menyusun jadwal kunjungan pengawasan, agar tepat sasaran.

Legislator Kaltim di Karang Paci ini membeberkan, ada empat jalur SPMB. Diantanya ada terkait zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Kesemuan itu dikatakan pihaknya harus berjalan sesuai dengan aturan dan tidak boleh disalahgunakan.

“Kita ingin semua anak punya kesempatan yang sama, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi tanpa dibatasi oleh kondisi geografis atau sosial ekonomi,” harap wakil rakyat Dapil Balikpapan ini. (Adv/ DPRD Kaltim)