KPK Datangi Kaltim, Terima 312 Laporan Dugaan Korupsi
Ketua KPK, Nawawi Pomolango (batik kanan) bersama Media dan CSO di Balikpapan, Senin (18/12/2023)
AspirasiNews.id, Balikpapan-Komisi Pemberantasan Korupsi menerima ratusan laporan dari Kalimantan Timur (Kaltim), dan sebagian besar memang terindikasi korupsi. Dalam kurun waktu 3 tahun, 2021 hingga 2023 ini. KPK mencatat 312 laporan dugaan korupsi dari Benua Etam. Laporan terbanyak datang dari Kota Balikpapan, yakni dengan 41 aduan dugaan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono saat mendampingi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango dalam acara Diskusi Media dan CSO di Balikpapan, Senin (18/12/2023).
“Memang terbanyak Kota Balikpapan 41 pengaduan. Samarinda ada 36 pengaduan, Kubar 30 pengaduan, Kukar 30,” ungkap Eko Marjono kepada wartawan yang hadir di acara komisi anti rasuah tersebut.
Eko memastikan bahwa kasus tersebut sedang diproses oleh Direktorat Pengaduan. Bahkan KPK mendeteksi indikasi korupsi pada sebagian besar laporan yang masuk. Namun Eko menyayangkan, laporan tersebut belum didukung oleh bukti yang memadai. Sehingga belum dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
“Ini sangat disayangkan. Mungkin kejadiannya ada, tapi belum didukung bukti yang memadai,” ujar Eko.
Meski demikian, kata Eko, KPK tetap berusaha mengedukasi masyarakat tentang tata cara menyampaikan laporan. Khusunya mengenai dugaan korupsi kepada KPK agar bisa ditindaklanjuti kasusnya. Sehingga pengaduannya tidak seperti surat kaleng.
“Jangan kecewa juga. Karena beberapa pengaduan potensinya bagus,” katanya.
KPK, kata Eko, sangat terbantu oleh laporan masyarakat. Termasuk operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berlangsung di Kabupaten Paser akhir November 2023 lalu.
“Seperti OTT KPK di Paser kemarin itu dari pengaduan masyarakat juga,” tandasnya.
Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango juga sempat menyinggung soal laporan terkait proyek DAS Ampal di Balikpapan. Nawawi mengungkapkan, KPK telah menerima laporan dugaan korupsi pada proyek yang menelan anggaran 136 miliar dari APBD Kota Balikpapan tersebut.
“Kalau sudah cukup (bukti), kita teruskan ke Direktorat Penyelidikan,” kata Nawawi menjawab pertanyaan wartawan di Balikpapan, Senin (18/12/2023).
Ketua KPK pengganti Firli Bahuri tersebut menegaskan. Setiap laporan yang telah memenuhi kelengkapan bukti yang dibutuhkan, akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Termasuk soal proyek DAS Ampal di Balikpapan. (***)
